Berdasarkan berbagai sumber, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Sebagai sistem buatan manusia, keterbatasan dan tantangan dari sistem demokrasi menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Perlu dilakukan berbagai penyempurnaan didalamnya. Keterbatasan tersebut antara lain, pertama, dana kampanye yang sangat besar. Tidak kurangan dari 7,4 trilyun rupiah digelontorkan untuk pesta rakyat ini. Dana tersebut belum termasuk dana yang dikeluarkan oleh calon pejabat dari kontong pribadi dan dari partai yang mengusungnya.
Kedua, demokrasi memungkinkan munculnya raja-raja kecil di daerah-daerah. Proses pemilihan setingkat gubernur dan bupati secara politik terlihat janggal untuk dapat memenuhi komitmen yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Gubernur yang sudah menjabat, sulit rasanya untuk bisa diberhentikan begitu saja oleh presiden bila yang bersangkutan tidak melakukan tindakan melawan hukum.
Ketiga, terlahirnya pejabat yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan dan program kerja yang nyata. Orientasi yang berbeda antara kampanye sebagai suatu proses untuk menduduki jabatan tertentu yang lebih cenderung banyak menawarkan mimpi-mimpi kepada masyarakat yang akan dipimpinnya, dengan orientasi realitas dimana kondisi ini banyak mementahkan dan sebagai alasan utama dalam tidak berjalan dan ketidak tercapaianya mimpi yang ditawarkan dalam masa kampanye tersebut.
Empat, pejabat yang terpilih merupakan representasi kondisi mayoritas masyarakat yang dipimpin. Bila secara umum mentalitas masyarakatnya adalah koruptor, maka yang terpilih sebagai pejabat tidak pelak adalah koruptor juga, atau setidaknya menuju kearah itu. Tidak terbuka kesempatan untuk seorang yang tidak populer untuk bisa menjadi pejabat melalui mekanisme ini.
Kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah rendahnya independensi pejabat dari pengaruh partai yang mengusung terhadap keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Pertaruhan kepentingan pasti akan terjadi. Konflik ini terpotensi melahirkan kebijakan yang tidak pengarah pada kemaslahatan masyarakat.
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan menganut demokrasi kita dapat mengeliminir berbagai tantangan tersebut?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar